Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, usai menghadiri agenda RDP Komisi XIII DPR RI bersama KSP beserta jajaran deputi KSP di Gedung Nusantara, Senayan, (3/6). Foto : dpr.go.id
Maruli Siahaan: Anggaran KSP Belum Seimbang dengan Besarnya Tugas dan Tanggung Jawab
Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih belum mencerminkan luasnya tanggung jawab dan cakupan tugas yang diemban lembaga tersebut. Pandangan itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman dan jajaran deputi KSP di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (3/6/26).
Menurut Maruli, paparan yang disampaikan KSP menunjukkan bahwa lembaga tersebut menangani berbagai isu strategis nasional dengan cakupan yang sangat luas. Mulai dari persoalan kependudukan dan keimigrasian, pengawasan program Koperasi Merah Putih, hingga berbagai program prioritas pemerintah lainnya.
"Tugas-tugas yang diberikan kepada beliau itu sebagai KSP sangat besar ya, dan bebannya pun berat tapi dikaitkan dengan anggaran tadi, kalau tidak salah sekitar Rp111 miliar, itu menurut semua termasuk juga penggajian, tidak sebanding dengan kinerja dan program yang sudah beliau sampaikan," ujar Maruli.
Atas dasar itu, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut mendukung adanya peninjauan kembali terhadap perencanaan dan kebutuhan anggaran KSP agar pelaksanaan program-program yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan lebih optimal. Sebagai mitra kerja KSP, Komisi XIII DPR RI dinilai perlu memastikan dukungan anggaran yang memadai guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
Selain membahas persoalan anggaran, Maruli juga memberikan perhatian terhadap implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai diperlukan pemetaan yang lebih akurat guna menentukan wilayah prioritas penerima manfaat, khususnya daerah dengan tingkat stunting tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pendekatan pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kawasan perkotaan yang sebagian besar masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri tidak seharusnya diperlakukan sama dengan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Maruli juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan teknis dalam pelaksanaan program MBG, termasuk terkait pengaturan zonasi dan distribusi layanan agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
"Tetap kita dukung MBG ini, tapi dipetakan lagi, termasuk juga tempat-tempat itu jangan sampai tidak sesuai dengan aturan. Misalnya, kan kalau tidak salah 600 meter jarak internal, nanti ditambah lagi MBG di satu tempat lagi, ini kan jadi masalah juga. Terus masalah petugasnya juga harus betul-betul," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli turut menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih dan target pembangunan tiga juta rumah. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara langsung dan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga, bukan sekadar hadir sebagai program formalitas.
Terkait persoalan pertanahan di Papua, Maruli menegaskan bahwa hak masyarakat adat atas tanah ulayat harus mendapatkan perlindungan yang kuat. Ia menolak adanya pengambilalihan lahan secara sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat adat yang telah mewarisi hak tersebut secara turun-temurun.
Karena itu, ia mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.
Menutup keterangannya, Maruli menyoroti pentingnya pembangunan sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah penguatan kembali pembelajaran Ideologi Pancasila di lingkungan sekolah.
"Soal Ideologi Pancasila ini perlu mungkin dijadikan, menjadi pembelajaran untuk di tingkat SMP atau SD mungkin ya, supaya mereka tetap paham tentang Ideologi Pancasila," pungkas Maruli.
