Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, (15/6). Foto: esdm.go.id
Kurangi Ketergantungan Impor LPG, Menteri ESDM Siapkan Kompor Listrik untuk Rumah Tangga
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan tahap awal program tersebut akan menyasar masyarakat pengguna listrik berdaya rendah, khususnya yang berada di wilayah pedesaan. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan model kompor listrik yang sesuai dengan kapasitas daya listrik rumah tangga di bawah 900 volt ampere (VA).
“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” kata Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/26).
Meski demikian, Menteri Bahlil menyatakan pemerintah belum menetapkan jumlah unit kompor listrik yang akan disediakan dalam program tersebut. Kepastian mengenai target distribusi diperkirakan baru akan diumumkan pada Agustus mendatang.
Menurut Bahlil, langkah konversi energi ini didorong oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari pasar luar negeri. Kondisi tersebut berdampak pada besarnya devisa yang harus dikeluarkan negara setiap tahun.
Ia menjelaskan bahwa biaya impor LPG saat ini mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia, nilai tersebut berpotensi meningkat hingga Rp130 triliun.
“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung implementasi program kompor listrik yang diharapkan mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Wacana pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Belakangan, isu transisi energi rumah tangga kembali mengemuka seiring meningkatnya harga energi global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Dalam situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk mempercepat peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.
Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program konversi kompor dinilai lebih efisien dibandingkan beban subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk impor LPG. Selain itu, harga LPG yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia menjadi alasan penting untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan.
