Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini
Wakil Ketua IX DPR RI Dukung Rencana Hibah Motor Listrik BGN kepada Guru Honorer
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para guru honorer di berbagai daerah.
Menurut Yahya, langkah tersebut merupakan solusi yang tepat agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya, Jumat (19/6/26).
Meski mendukung rencana hibah tersebut, Yahya menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur dalam menjalankan tugasnya.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," ujar Yahya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu, menurutnya, membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan secara optimal.
Selain itu, Yahya menyoroti proses pengadaan yang dinilainya tidak profesional. Ia menyebut perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai.
"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up," ucapnya.
Terlepas dari berbagai catatan tersebut, Yahya tetap mendukung pandangan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang menginginkan agar motor listrik yang telah dibeli tetap dimanfaatkan karena berasal dari anggaran negara.
Sebelumnya, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG dibeli pada masa kepemimpinan sebelumnya dan perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Menurutnya, seluruh aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus digunakan secara optimal. Namun demikian, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait langkah yang akan ditempuh.
"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/26).
Agustina menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya akan dilakukan terhadap motor listrik, tetapi juga seluruh barang dan perangkat yang telah dibeli pada tahun 2025. Langkah tersebut mencakup berbagai perangkat teknologi informasi dan pengadaan lainnya yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
“Tapi poinnya enggak cuma itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan," kata dia.
Menurut Agustina, optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah ada juga menjadi bagian dari upaya BGN melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Dengan memanfaatkan barang yang telah tersedia, pengadaan baru dengan fungsi serupa tidak perlu lagi dilakukan.
"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," kata dia.
