Hasan Basri Agus Dorong Evaluasi Peran dan Dukungan bagi KBIHU dalam Pendampingan Jemaah Haji

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus, dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, (6/7). Foto: dpr.go.id

Hasan Basri Agus Dorong Evaluasi Peran dan Dukungan bagi KBIHU dalam Pendampingan Jemaah Haji

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menilai keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memberikan kontribusi besar dalam mendampingi jemaah haji Indonesia. Meski demikian, ia memandang kapasitas layanan, kecukupan pembiayaan, hingga dukungan fasilitas bagi KBIHU masih perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Hal tersebut disampaikan Hasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama pengurus KBIHU dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26).

Hasan mengapresiasi peran para pendamping haji yang dinilai turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberadaan KBIHU selama ini telah memberikan manfaat nyata bagi jemaah.

"Kita sangat terbantu dengan pendamping haji kemarin. Di samping memang KBIHU ini yang menurut kami luar biasa juga," ujar Hasan Basri Agus.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya mengetahui kapasitas masing-masing KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah. Komisi VIII DPR RI, kata Hasan, juga ingin memperoleh gambaran mengenai kecukupan biaya bimbingan yang dibayarkan jemaah untuk membiayai seluruh proses pendampingan, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.

"Kami ingin tahu, satu KBIHU itu berapa orang kekuatan yang bisa dibimbing. Soalnya kalau kita lihat tadi, dana yang dikumpul satu orang cuma Rp3,5 juta. Mulai dari persiapan pembimbing, dari sebelum berangkat, berangkat sampai pulang. Apa cukup dengan uang Rp3,5 juta itu?" katanya.

Selain aspek pembiayaan, Hasan juga menyoroti bentuk dukungan yang diberikan pemerintah kepada KBIHU. Menurutnya, informasi mengenai fasilitas maupun bantuan yang diterima lembaga pembimbing haji perlu diketahui sebagai bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.

"Fasilitas apa yang didapati oleh KBIHU dari Kementerian Haji? Apa ada yang ditanggung dalam kegiatan pelaksanaan haji atau yang lainnya, kami tidak ada informasi tentang itu," ujarnya.

Hasan turut menaruh perhatian terhadap pelaksanaan pemeriksaan istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji. Walaupun jumlah jemaah yang meninggal dunia pada musim haji 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang harus menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait proses pemeriksaan kesehatan di daerah.

"Masalah istithaah ini walaupun tahun 2026 orang yang meninggal cukup berkurang dibandingkan tahun yang lalu, tetapi ada juga yang kecolongan. Ini mungkin ketidaktelitian dari pihak kesehatan di daerahnya masing-masing. Itu juga menjadi bahan evaluasi kami ke depan," tuturnya.

Pada akhir pernyataannya, Hasan mengajak KBIHU untuk tetap memberikan perhatian kepada seluruh jemaah yang berada dalam satu rombongan, termasuk mereka yang tidak terdaftar sebagai peserta bimbingan. Menurutnya, semangat saling membantu sangat dibutuhkan, terutama bagi jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

"Walaupun tidak dibimbing KBIHU, kalau sudah satu rombongan Bapak-Ibu, ya tolong juga lah diurus konsumsinya, sama-sama dengan yang lainnya," pungkasnya.