Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan dalam agenda pembahasan LKPP APBN TA 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan,(16/7).Foto : dpr.go.id
Hetifah Sjaifudian: Pengelolaan Anggaran Kebudayaan Harus Perkuat Karakter Bangsa dan Sejahterakan Pelaku Budaya
Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan pentingnya tata kelola dan pemanfaatan anggaran di bidang kebudayaan yang tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran dinilai harus mendukung penguatan karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, serta memperluas peran Indonesia dalam diplomasi budaya.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/26).
Dalam kesempatan itu, Hetifah memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama sejak berdiri sebagai kementerian tersendiri. Menurutnya, tingginya tingkat penyerapan anggaran, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta membaiknya Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi indikator positif bagi penguatan tata kelola kementerian.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut perlu diwujudkan dalam program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Kita semua sepakat, semua rekomendasi dari BPK itu harus ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan keuangan kita," ujar Hetifah.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, kebudayaan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah terhadap Kementerian Kebudayaan perlu terus diperkuat agar seluruh program yang telah dirancang dapat terlaksana secara optimal.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor kebudayaan tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai dan identitas bangsa, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi pelaku budaya sekaligus meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional melalui diplomasi budaya.
"Mudah-mudahan kebudayaan ini terus menjadi kekuatan untuk pertama tentu saja membangun karakter bangsa, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, kemudian juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia," tuturnya.
Hetifah juga menyampaikan keyakinannya bahwa pembangunan yang bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan dapat terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan DPR RI.
"Insya Allah pembangunan kita yang berbasis kebudayaan, pendidikan kita yang berbasis kebudayaan bisa kita wujudkan," pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penguatan sektor kebudayaan. Upaya tersebut diarahkan agar tata kelola kebudayaan semakin akuntabel sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia, pelestarian identitas nasional, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
