Anggota Komisi IX DPR RI, Teti Rohatiningsih saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh. Foto: emedia.dpr.go.id
Teti Rohatiningsih Soroti Pentingnya Transparansi dan Tata Kelola SPPG pada Program MBG
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan bahwa tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diperkuat guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Menurutnya, pengelolaan dapur yang tertata dengan baik menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan makanan maupun hambatan dalam distribusi kepada para penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/26).
Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan manajemen waktu dalam operasional dapur MBG. Setiap tahapan, mulai dari penyortiran bahan baku, persiapan, proses memasak, hingga distribusi makanan, menurutnya harus memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga pekerjaan relawan dan petugas dapur dapat berlangsung lebih efektif dan seimbang.
"Manajemen waktu harus diterapkan dengan baik. Mulai dari siapa yang menyortir bahan, menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan harus diatur secara sistematis. Pengalaman di beberapa dapur yang saya dampingi menunjukkan cara ini mampu mengurangi potensi kejadian luar biasa," ujar Teti.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai proses produksi makanan harus diselaraskan dengan jadwal penerimaan makanan di masing-masing sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar makanan sampai kepada penerima manfaat dalam kondisi segar sekaligus tetap memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Selain aspek operasional, Teti turut menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan Program MBG. Ia mengusulkan agar setiap SPPG secara berkala mengumumkan menu harian melalui media sosial maupun saluran informasi lainnya sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
"Menu yang disajikan perlu diumumkan setiap hari agar penerima manfaat maupun masyarakat mengetahui makanan yang diberikan. Transparansi ini penting untuk mencegah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima," tegasnya.
Menurut Teti, keterbukaan informasi tersebut tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan salah satu program strategis nasional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada mitra pelaksana SPPG. Berdasarkan berbagai aspirasi yang diterimanya, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari kedisiplinan operasional hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Oleh sebab itu, evaluasi serta pendampingan dinilai perlu terus dilakukan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.
Teti juga berharap pengelola SPPG bersikap terbuka terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Menurutnya, kunjungan lapangan maupun kegiatan pemantauan yang dilakukan anggota dewan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
"DPR memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pelaksanaan Program MBG harus terbuka terhadap proses evaluasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki demi kepentingan masyarakat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Teti turut menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dijalankan BKKBN. Ia meminta pemerintah menjamin ketersediaan anggaran yang memadai agar program tersebut dapat diimplementasikan secara optimal di berbagai daerah.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pelaksanaannya, SPPG berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi yang harus memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan tata kelola yang baik sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
