Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro saat menyapa siswa di sekolah terdampak bencana dalam Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat, di Padang, (4/9). Foto: dpr.go.id
Agung Widyantoro Dorong Roadmap Pendidikan untuk Hadapi Bencana
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Pimpinan Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat, Agung Widyantoro, mendorong Pemerintah Kota Padang menyusun *roadmap* atau peta jalan pendidikan dalam menghadapi kondisi kebencanaan. Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar bencana tidak menghambat pemenuhan hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Agung setelah meninjau langsung dua sekolah dasar yang terdampak bencana di Kota Padang, Jumat (4/9/2026). Dari hasil kunjungan, ia melihat perbaikan fisik sekolah telah berjalan dengan perkembangan yang cukup baik. Namun, ia menilai pemulihan pendidikan membutuhkan perencanaan yang lebih komprehensif, terutama bagi daerah yang memiliki risiko bencana.
“Kita meminta langkah ke depan Pemerintah Kota Padang bersama seluruh jajarannya untuk membuat roadmap atau peta jalan agar ketika terjadi bencana kembali, sudah mampu mengatasinya atau setidaknya ada upaya yang berbentuk tanggap kedaruratan,” ujar Agung setelah meninjau langsung dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Jumat (4/9/26).
Agung menegaskan bahwa bencana merupakan kondisi yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini agar aktivitas pendidikan tidak terhenti ketika bencana melanda.
“Musibah dan bencana ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa menawar ataupun menolaknya. Tetapi musibah dan bencana ini harus disikapi dengan baik agar pendidikan tetap berjalan dan berlangsung untuk anak-anak kita,” ujar Politisi Fraksi Golkar ini.
Menurutnya, pemulihan sektor pendidikan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki atau membangun kembali gedung sekolah yang rusak. Pemerintah juga perlu memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar, mulai dari ketersediaan ruang belajar, guru, buku hingga berbagai kebutuhan pendukung pembelajaran lainnya.
“Kita juga harus memastikan anak-anak kita tetap memiliki tempat belajar, guru untuk membimbing, dan buku untuk dibaca. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dengan harapan agar mereka bisa melanjutkan masa depan,” tuturnya.
Berdasarkan keterangan kepala sekolah yang ditemui dalam kunjungan tersebut, proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan meskipun sekolah sedang dalam tahap renovasi. Peserta didik yang belum dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah tetap diberikan tugas untuk dikerjakan dari rumah.
Agung menilai pola tersebut menjadi gambaran bahwa mekanisme pembelajaran dalam situasi darurat perlu dipersiapkan secara sistematis. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak baru mencari solusi setelah bencana terjadi, melainkan telah memiliki skenario untuk menjaga keberlanjutan pendidikan.
Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI sebelumnya telah mendorong penguatan layanan pendidikan dalam kondisi bencana. Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain memberikan fleksibilitas terhadap kalender akademik dan asesmen, menyediakan dukungan psikososial bagi peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan, dan memperkuat regulasi mengenai keberlanjutan layanan pendidikan.
Selain itu, Komisi X juga mendorong penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Penguatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas, pemetaan potensi risiko, serta dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Agung turut mengingatkan bahwa dampak bencana terhadap sektor pendidikan tidak sebatas kerusakan infrastruktur. Kondisi psikologis anak dan guru juga harus menjadi perhatian karena pengalaman menghadapi bencana dapat meninggalkan trauma dalam jangka panjang.
“Bencana ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi mengganggu kehidupan anak-anak, bahkan trauma berkepanjangan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Agung berharap Pemerintah Kota Padang beserta seluruh jajaran terkait dapat meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar pemulihan pendidikan pascabencana dapat dilakukan secara menyeluruh sekaligus memastikan sistem pendidikan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
