Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia (kanan) bersama anggota DEN, Satya Widya Yudha memberikan keterangan pers seusai sidang paripurna DEN yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, (17/9). ANTARA
Menteri Bahlil: Stok BBM Nasional Aman, Antrean di Makassar Sudah Teratasi
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, telah berhasil ditangani. Kondisi pasokan BBM di wilayah tersebut kini kembali terjaga.
Bahlil mengatakan perkembangan penanganan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, menurutnya, terus memantau kondisi pasokan BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (17/9/26).
Secara nasional, Bahlil memastikan ketersediaan stok BBM masih berada dalam kondisi aman. Pemerintah memiliki standar minimum ketahanan stok untuk kebutuhan nasional yang berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memicu antrean BBM di Makassar adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi disebut beralih menggunakan BBM subsidi seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang kini berada di atas 100 dolar AS per barel.
"Kita tahu bahwa harga dunia sekarang kan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, 100 dolar (AS) lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak kita naikkan," terangnya.
Menurut Bahlil, kondisi harga minyak global tersebut turut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Pengguna yang sebelumnya memilih BBM nonsubsidi kemudian sebagian beralih ke BBM subsidi karena harga BBM subsidi tetap dipertahankan.
Selain pergeseran konsumsi, pemerintah juga menemukan persoalan lain yang berkontribusi terhadap antrean BBM. Bahlil menyebut aparat kepolisian menemukan dugaan penggunaan BBM subsidi secara berlebihan, termasuk oleh kendaraan yang telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki jauh lebih besar dari kendaraan pada umumnya.
Ia menyebut terdapat kendaraan dengan kapasitas tangki yang mencapai sekitar 700 liter hingga satu ton. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi distribusi BBM subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar persoalan tersebut segera ditertibkan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan pelaksanaan kebijakan BBM di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
"Arahannya harus segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," kata Bahlil.
Ia pun mengimbau masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, subsidi energi perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran penerima manfaat.
"Saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," pungkas Bahlil.
