Fraksi Golkar DPR RI saat menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR PTMA) di Gedung DPR RI, Senayan, (22/9).
Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji: Negara Berutang kepada Muhammadiyah dalam Bidang Pendidikan
JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji menilai kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan turut membantu negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan nasional.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji saat Fraksi Golkar DPR RI menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR PTMA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/26).
"Negara berutang kepada Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan, di mana sumbangsih Muhammadiyah terhadap bidang pendidikan yang tidak bisa semuanya diurusi oleh negara, sehingga perlu adanya partisipasi publik," kata Sarmuji dalam siaran pers.
Sarmuji kemudian menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Papua Barat. Ia mengaku terkesan saat menemukan keberadaan lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah yang relatif jauh dari pusat perkotaan.
"Bahkan kita tahu di daerah-daerah yang tidak ada muslimnya (minoritas muslim), ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi wilayah Papua Barat, terutama Bintuni, tahun 2005. Saya harus melakukan delapan jam perjalanan darat. Namun yang membuat saya takjub di sana ada SMA Muhammadiyah," tuturnya.
Menurut Sarmuji, keberadaan lembaga pendidikan Muhammadiyah di berbagai daerah menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan. Ia juga menekankan perlunya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang memberikan ruang yang adil bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dalam audiensi tersebut, Sarmuji berharap FR PTMA dapat memberikan masukan substantif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, Muhammadiyah memiliki kepentingan langsung terhadap arah kebijakan pendidikan nasional sehingga pandangan dari kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah penting untuk menjadi bahan pertimbangan.
Forum Rektor Soroti RUU Pemilu hingga Biaya Pendidikan
Sementara itu, FR PTMA yang dipimpin Ma'mun Murod turut menyampaikan sejumlah pandangan terkait kebijakan nasional, termasuk persoalan politik dan pendidikan. Menurut Ma'mun, politik memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus perkembangan demokrasi di Indonesia.
Ia menyoroti pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang hingga kini belum dimulai meskipun tahapan menuju pemilu berikutnya semakin dekat. Menurutnya, wacana perubahan regulasi tersebut perlu dikaji secara mendalam agar menghasilkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Selain isu pemilu, Ma'mun menyoroti tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menilai diperlukan pembagian peran yang lebih jelas antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta agar penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat berlangsung secara lebih seimbang.
Ma'mun juga menyinggung status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), terutama terkait kemampuan perguruan tinggi negeri memperoleh pendanaan serta dampaknya terhadap persaingan dalam penerimaan mahasiswa.
"Sebab ketika kampus dilabeli PTNBH, itu sangat menyulitkan kampus-kampus swasta, terutama dalam kuota penerimaan mahasiswa," kata Ma'mun.
Ia menyebut jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai sekitar 4.400 institusi, yang menurutnya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perguruan tinggi terbesar kedua di dunia. Ma'mun menilai jumlah tersebut perlu ditata karena berimplikasi terhadap distribusi dan penggunaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, jumlah perguruan tinggi yang ideal berada di kisaran 2.200 institusi. Dengan jumlah yang lebih terkendali, ia menilai pengelolaan anggaran pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi.
Ma'mun menegaskan perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki orientasi pelayanan pendidikan dan sosial, bukan mengejar keuntungan. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, Muhammadiyah tetap berupaya menjaga akses pendidikan melalui berbagai program bantuan.
"Muhammadiyah berupaya juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau menyasar anak-anak yang tidak mampu. Kami juga memperhatikan kampus-kampus Muhammadiyah yang masih dalam proses peningkatan mutu pendidikannya," jelas Ma'mun.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi Fraksi Golkar DPR RI dan FR PTMA untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah persoalan pendidikan dan kebijakan nasional. Masukan dari perguruan tinggi Muhammadiyah diharapkan dapat memperkaya pembahasan kebijakan, khususnya dalam penyusunan regulasi pendidikan nasional dan penguatan tata kelola pendidikan tinggi.
