Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah
Musa Rajekshah Minta Pemerintah Perkuat Infrastruktur Air Antisipasi Kekeringan
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah meningkatkan kesiapan infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi potensi pergeseran musim hujan dan ancaman kekeringan berkepanjangan. Sejumlah langkah antisipatif dinilai perlu segera diperkuat, mulai dari optimalisasi bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sumur bor, hingga penyiapan sistem distribusi air bersih bagi masyarakat.
Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, menilai upaya menghadapi ancaman kekeringan harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Pemerintah tidak seharusnya hanya bergerak ketika krisis air telah terjadi, tetapi perlu memastikan seluruh infrastruktur pendukung berfungsi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga produktivitas pertanian, dan menopang aktivitas ekonomi.
“Persoalan kekeringan ini tidak bisa kita anggap sepele. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi air sejak dini,” ujar Ijeck melalui rilisnya di Jakarta, Senin (26/10/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti persoalan distribusi air yang dapat menghambat pemanfaatan bendungan dan waduk. Menurutnya, keberadaan infrastruktur penampungan air harus didukung jaringan irigasi yang memadai agar pasokan air dapat menjangkau masyarakat dan lahan pertanian secara efektif.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kondisi jaringan irigasi, termasuk melalui pemeliharaan rutin dan evaluasi fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Langkah tersebut penting untuk memastikan investasi pembangunan sumber daya air memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai bendungannya tersedia, tetapi jaringan irigasinya tidak berfungsi dengan baik. Kita harus melihat apakah air benar-benar sampai kepada masyarakat dan petani yang membutuhkan. Pembangunan infrastruktur harus diikuti pemeliharaan dan evaluasi manfaatnya,” tegas Legislator Sumatera Utara I tersebut.
Selain mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia, Ijeck menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan sumur bor dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) secara tepat sasaran. Ia meminta agar program-program tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air.
Menurutnya, keberhasilan program pembangunan tidak cukup diukur dari penyelesaian pekerjaan secara administratif. Kualitas konstruksi, keberfungsian infrastruktur, serta manfaat langsung yang diterima masyarakat harus menjadi indikator utama dalam pelaksanaannya.
“Program sumur bor, rehabilitasi irigasi, dan P3-TGAI harus dipastikan tepat sasaran. Kita tidak hanya ingin melihat pekerjaan selesai secara administratif, tetapi juga memastikan infrastruktur berfungsi, kualitas pekerjaannya terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan dalam waktu dekat, Ijeck juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah. Sinergi antarlembaga diperlukan agar informasi prakiraan cuaca dan pemetaan wilayah rawan kekeringan dapat menjadi dasar penentuan langkah penanganan.
Ia menilai informasi iklim harus dimanfaatkan secara optimal untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan air bersih. Pemerintah juga perlu menyiapkan armada mobil tangki air dan tandon komunal di wilayah yang berpotensi mengalami krisis air, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Kalau ada wilayah yang mulai mengalami krisis air, pemerintah harus segera hadir. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, penyediaan tandon komunal, optimalisasi sumur bor, dan pemanfaatan sumber air alternatif harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ungkap Ijeck.
Lebih lanjut, Ijeck menegaskan bahwa DPR akan terus mengawasi pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur sumber daya air agar tepat guna dan memberikan manfaat maksimal. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program pemerintah tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Kita ingin memastikan akses air bersih tetap terjaga, pertanian terlindungi, dan pemerintah semakin siap menghadapi ancaman kekeringan,” pungkasnya.
