Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia
Menko Bahlil Ungkap Lokasi Lima IUP Tambang yang Berpotensi Bernilai Rp5.400 Triliun
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait lima izin usaha pertambangan (IUP) yang dilaporkan memiliki potensi nilai cadangan mencapai Rp5.400 triliun atau setara USD300 miliar.
Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi terhadap lima lokasi pertambangan tersebut. Sejumlah lokasi yang disebutkan berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua, sementara lokasi lainnya masih perlu dipastikan kembali.
"Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/26).
Menurut Bahlil, besarnya potensi ekonomi dari lima lokasi pertambangan itu berkaitan dengan kandungan komoditas mineral bernilai tinggi, terutama emas dan tembaga. Meski demikian, ia belum memerinci langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah terhadap masing-masing lokasi tambang tersebut.
"Itu ada komoditas emas dan tembaga," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya potensi kekayaan mineral Indonesia berdasarkan laporan mengenai lima konsesi pertambangan yang memiliki cadangan terbukti (proven reserves) dengan nilai mencapai USD300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta. Presiden menyebut nilai cadangan tersebut didasarkan pada studi yang telah dilakukan terhadap lima IUP dari ratusan izin pertambangan yang ada.
"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi 5 IUP dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, USD 300 miliar 5 konsesi," kata Presiden dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jiexpo, Jakarta.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga desa, dalam mengelola potensi sumber daya alam yang berada di wilayah masing-masing. Kekayaan tersebut, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Presiden menegaskan, penerbitan izin usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Proses perizinan harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Prabowo turut menyoroti keberadaan konsesi pertambangan yang telah diberikan selama puluhan tahun, tetapi belum dimanfaatkan atau dioperasikan. Pemerintah, kata dia, tengah melakukan penertiban agar izin pertambangan tidak sekadar menjadi instrumen spekulasi bagi pemegang konsesi.
"Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja," kata Prabowo.
Evaluasi terhadap lima IUP tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata pengelolaan sumber daya mineral nasional. Selain memastikan potensi cadangan dapat dikelola secara optimal, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat tata kelola pertambangan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
