Menteri UMKM Maman Abdurahman memberikan keterangan kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, (29/10). Foto: ANTARA
Perluas Akses Kredit UMKM, Maman Abdurrahman Fokus Pemerataan hingga Pelosok Daerah
Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong perluasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Langkah ini dinilai penting agar kesempatan memperoleh kredit dan mengembangkan usaha dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.
Maman mengatakan, kebijakan pemberdayaan UMKM perlu mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang luas serta memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan usaha yang beragam.
“Indonesia tidak hanya di Jawa, tapi Indonesia terdiri dari berbagai macam ragam dan luas wilayah yang cukup luar biasa besarnya,” kata Maman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, (29/10/26).
Menurutnya, pemerataan kesempatan menjadi prinsip utama dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha, baik yang berada di Pulau Jawa maupun wilayah lainnya, mendapatkan peluang yang sama untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan mengakses berbagai fasilitas pendukung.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian UMKM adalah mengembangkan platform digital Sapa UMKM. Inovasi ini disiapkan sebagai ekosistem layanan terpadu yang menghubungkan berbagai kebutuhan pelaku usaha, mulai dari peningkatan kapasitas, pengurusan legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan, hingga perluasan akses pasar.
“Kami mencoba mendorong menyiapkan ekosistem pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah yang menghubungkan peningkatan usaha, legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan hingga akses pasar bagi UMKM di dalam satu platform digital yang sudah kita launching yang bernama Sapa UMKM,” ujarnya.
Maman menjelaskan, kehadiran Sapa UMKM juga akan diperkuat melalui keterlibatan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh layanan pemberdayaan sesuai kebutuhan masing-masing.
Ia menambahkan, pendekatan pemberdayaan secara terpadu diperlukan karena setiap UMKM memiliki tantangan yang berbeda. Kondisi usaha, kemampuan manajemen, serta ketersediaan fasilitas pendukung di setiap daerah menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang program pengembangan.
Di samping memperluas layanan digital, Kementerian UMKM turut memperkuat program pendampingan bagi pengusaha mikro perempuan melalui Laksmi (Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif) serta penyelenggaraan bursa wirausaha unggulan.
Kedua inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas kewirausahaan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dan menjalin kemitraan bisnis.
Maman menegaskan, upaya pemerataan pemberdayaan UMKM tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan modal. Akses pembiayaan perlu diimbangi dengan pendampingan yang memadai agar dana yang diperoleh dapat dikelola secara optimal, meningkatkan produktivitas, serta mendorong keberlanjutan usaha.
Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga lembaga keuangan, menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap UMKM di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang lebih setara untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
