Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama akademisi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Senayan, (9/11). Foto: dpr.go.id
Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Diatur dengan Batasan Hukum yang Jelas
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, meminta agar perluasan cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diatur dengan batasan hukum yang tegas. Hal ini penting untuk memastikan penguatan kewenangan negara tidak justru memunculkan ketidakpastian hukum maupun mengesampingkan hak-hak masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut berpandangan, RUU Perampasan Aset merupakan regulasi strategis yang memiliki dampak besar terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak kepemilikan. Oleh karena itu, setiap norma yang dirumuskan harus melalui pembahasan secara cermat, terutama ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan perampasan aset.
Menurut Benny, batasan yang jelas diperlukan agar implementasi undang-undang tersebut tidak membuka ruang penafsiran yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas,” ujar Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama kalangan akademisi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/26).
Dalam forum tersebut, Benny turut menggarisbawahi sejumlah materi penting yang membutuhkan pendalaman, mulai dari mekanisme non-conviction based (NCB), keterkaitan antara aset dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya (asset-crime nexus), penerapan pembuktian terbalik, hingga jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*).
Ia menilai, seluruh aspek tersebut harus memperoleh landasan pengaturan yang kuat agar pelaksanaan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Khusus mengenai hubungan aset dengan tindak pidana, diperlukan parameter yang terukur sehingga setiap tindakan perampasan mempunyai dasar dan keterkaitan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Benny juga mengingatkan bahwa keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Aspek kepastian hukum dan keadilan harus berjalan beriringan dengan efektivitas penegakan hukum.
Menurutnya, kewenangan negara dalam melakukan penelusuran, pembekuan, hingga perampasan aset dapat bersinggungan langsung dengan hak kepemilikan individu maupun pihak lain. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
“Efektivitas perampasan aset itu juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian hukum dan keadilan,” ungkapnya.
Selain itu, Benny menekankan pentingnya pengaturan yang memberikan perlindungan memadai kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Jangan sampai seseorang kehilangan hak kepemilikan atas asetnya hanya karena memiliki hubungan tertentu dengan pihak yang tengah menjalani proses hukum.
Oleh sebab itu, ia berharap berbagai catatan tersebut menjadi perhatian dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Dengan perumusan aturan yang jelas, terukur, dan proporsional, undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, keadilan, serta perlindungan hak masyarakat.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada Kamis (5/11/26) telah menyepakati perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Perubahan judul tersebut bertujuan memperjelas sasaran sekaligus ruang lingkup pengaturan dalam rancangan undang-undang tersebut. Tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai fokus utama, sedangkan jenis tindak pidana lainnya akan diatur secara lebih spesifik dalam batang tubuh RUU.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah. Judul sebelumnya dinilai masih terlalu luas dan belum secara spesifik mencerminkan sasaran pengaturan yang hendak dicapai.
Meski demikian, peluang memasukkan tindak pidana di luar korupsi tetap terbuka, sepanjang jenis tindak pidana tersebut memperoleh kesepakatan bersama dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.
Selain tindak pidana korupsi, sejumlah kejahatan lain yang masuk dalam cakupan pembahasan RUU tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
Cakupan lainnya mencakup tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang.
