Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menko Airlangga Tegaskan BSU Rp900 Ribu Bukan untuk Kelas Menengah, Ini Sasarannya
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah. Bantuan tersebut secara khusus menyasar pekerja berpenghasilan rendah dengan batas gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Penegasan itu disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan bahwa batas penghasilan menjadi salah satu dasar penentuan kelompok pekerja yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut.
"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah tiga sekian juta. Bukan (buat kelas menengah)," tegas Airlangga.
Pemerintah diketahui kembali menyiapkan penyaluran BSU sebesar Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Bantuan ini diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan, dengan perhitungan Rp300.000 setiap bulannya.
Airlangga menyebutkan, program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Untuk merealisasikan bantuan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran hampir mencapai Rp12 triliun.
Adapun ketentuan mengenai penerima BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai persyaratan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah.
Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi calon penerima. Pertama, penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kedua, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, memiliki penghasilan atau upah paling tinggi Rp3.500.000 per bulan.
Sementara persyaratan keempat, penerima bantuan tidak boleh berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan ketentuan tersebut, program BSU diarahkan untuk memberikan dukungan ekonomi kepada kelompok pekerja berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan administratif dan kepesertaan jaminan sosial.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan tambahan perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.
