Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Polemik Ijazah Gibran, Doli Kurnia Nilai Hak Menyatakan Pendapat Jadi Opsi Paling Relevan
Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Doli menilai hak menyatakan pendapat merupakan mekanisme yang lebih relevan untuk merespons persoalan tersebut dibandingkan menggunakan hak angket yang membutuhkan tahapan proses lebih panjang.
"Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat," ujar Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11/26).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Masing-masing hak tersebut mempunyai fungsi dan mekanisme yang berbeda.
Menurut Doli, hak interpelasi merupakan kewenangan DPR untuk meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan. Namun, ia menilai mekanisme tersebut kurang tepat digunakan dalam menyikapi polemik dokumen pendidikan Gibran karena persoalan hukumnya telah memiliki dasar putusan MA.
Sementara itu, hak angket merupakan instrumen DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Doli berpandangan, penggunaan hak tersebut tidak lagi menjadi pilihan utama karena putusan MA dinilai telah memberikan dasar hukum yang dapat dijadikan pertimbangan.
"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat," kata Doli.
Ia mengungkapkan, pandangan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah fraksi di DPR. Doli berharap pembahasan dapat diarahkan pada mekanisme yang dinilainya paling sesuai dengan persoalan yang tengah berkembang.
"Jadi kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli.
Dorongan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menyebut partainya telah menerima berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat yang menginginkan adanya langkah politik melalui mekanisme tersebut.
Menurut Hasto, hak menyatakan pendapat dinilai sebagai opsi yang paling rasional untuk merespons perkembangan polemik terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Secara konstitusional, hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3 disebutkan bahwa DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Pengajuan hak menyatakan pendapat dapat diusulkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Selanjutnya, usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPR agar dapat ditetapkan sebagai keputusan resmi lembaga.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mulai memproses berbagai usulan terkait tindak lanjut putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menyebutkan, pembahasan resmi direncanakan mulai dilakukan pada Selasa (10/11), seiring dengan dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah reses.
Ia mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi mengenai persoalan tersebut. Masukan datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR yang berasal dari sejumlah fraksi.
Namun, selama masa reses, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal. Pembahasan melalui mekanisme resmi DPR baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang dibuka kembali.
"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.
