Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi saat mengunjungi Kabupaten Lumajang, (7/11).
Purnamasidi Minta Pemerintah Hadirkan Solusi Permanen Pendidikan di Kawasan Rawan Bencana
Jakarta — Sebanyak 46 siswa SDN Jugosari 03 di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, setiap hari harus melintasi aliran Sungai Regoyo yang membawa material lahar dingin Gunung Semeru. Sepatu dijinjing, bebatuan besar dan pasir vulkanik diinjak, beberapa orang tua membopong anak-anak mereka agar tiba di sekolah dengan selamat.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi yang akrab disapa Bang Pur menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan persoalan pemenuhan hak konstitusional. “Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun,” tegasnya saat meninjau langsung jalur penyeberangan siswa di Dusun Sumberlangsep, Sabtu (7/11/26).
Menurut Bang Pur, kasus di Dusun Sumberlangsep mendesak lahirnya formulasi layanan pendidikan khusus di wilayah rawan bencana yang bersifat permanen, bukan respons ad-hoc setiap kali bencana datang. “Kasus ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tetapi sudah terjadi setiap tahun. Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang,” ujarnya.
PJJ Lumpuh saat Listrik dan Sinyal Mati
Kepala SDN Jugosari 03, Hotimah, mengungkap bahwa dari 96 siswa, hampir separuhnya—46 anak—berasal dari dusun yang masuk zona merah rawan bencana sejak erupsi besar Semeru 2021. Sekolah telah menyiapkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tetapi skema itu berulang kali gagal berjalan optimal karena pasokan listrik dan jaringan sinyal telekomunikasi mati total setiap kali banjir lahar melintas. “Banjir kemarin, anak-anak baru masuk tiga hari setelah banjir, diantar orang tuanya,” kata Hotimah.
Sekretaris Dindikbud Lumajang, Bekti Sawiji, membenarkan bahwa hambatan utama pembelajaran daring di area terdampak lahar adalah terputusnya aliran listrik.
“Jadi kami harus berkoordinasi dengan PLN. Teknologi itu bisa bekerja kalau ada listrik, kecuali ada genset. Tapi saya belum tahu warga di sini punya genset atau tidak,” ujarnya.
Bang Pur menilai kegagalan PJJ di titik bencana menyingkap kelemahan mendasar dalam desain kebijakan pendidikan darurat: kebijakan sudah tersedia, tetapi prasyarat teknisnya tidak pernah dijamin. “Kita harus mengambil langkah-langkah agar mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Namun harus dipastikan kualitas pelayanannya tidak berkurang,” katanya.
SPAB Sudah Ada, tetapi Belum Menjawab Realitas Bencana Berulang
Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan pendidikan kebencanaan yang cukup lengkap. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi landasan utama, diperkuat Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis SPAB, serta Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan Tahun 2026. Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana, yang memberikan fleksibilitas memilih tatap muka terbatas, PJJ, atau hybrid sesuai kondisi setempat.
Namun, Bang Pur menyoroti bahwa dalam praktiknya SPAB masih berhenti pada tataran kesiapsiagaan umum dan belum menjadi sistem layanan pendidikan yang benar-benar berfungsi di wilayah dengan siklus bencana tahunan. “Regulasi saja tidak cukup. Harus ada desain layanan yang mengikuti karakter bencana di lapangan,” tegasnya.
Negara Wajib Menjamin Akses bagi Warga*
Peninjauan di Dusun Sumberlangsep juga menyoroti dimensi kemanusiaan: tidak semua warga bersedia atau mampu direlokasi. Bang Pur menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses belajar baik bagi warga yang bersedia direlokasi maupun yang memilih bertahan di permukiman terisolasi. Dalam peninjauan tersebut turut dibahas rencana penyediaan ruang belajar bersama di dusun terdampak serta pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan relokasi.
Dalam upaya mewujudkan formulasi layanan khusus untuk pemenuhan akses dan kualitas pendidikan di kawasan rawan bencana, Purnomosidi mendesak tiga hal, pertama kepada Kemendikdasmen segera merumuskan kurikulum dan standar layanan pendidikan khusus bencana untuk wilayah dengan siklus bencana tahunan, dengan mitigasi sebagai fondasi—bukan pelengkap. Kedua, Sinergi PLN–Kemendikdasmen dan Pemda untuk menjamin pasokan listrik dan konektivitas di sekolah zona merah, termasuk opsi PLTS dan genset, agar PJJ dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Pemerintah memprioritaskan satuan pendidikan di jalur bencana berulang dalam program revitalisasi sekolah, disertai protokol kesiapsiagaan terstandar dan simulasi berkala.
“Kami mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, tetapi regulasi saja tidak cukup. Harus ada formulasi layanan pendidikan khusus yang siap dijalankan ketika bencana berulang,” tutup Bang Pur.
