Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, (11/11). Foto : dpr.go.id
Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti belum meratanya pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan, khususnya terkait fasilitas pembelajaran di madrasah. Ia menilai, kesenjangan sarana teknologi antara lembaga pendidikan keagamaan dan sekolah umum harus segera diatasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi peserta didik.
Menurut Hetifah, transformasi pendidikan nasional harus disertai kebijakan yang menjamin kesetaraan akses bagi seluruh satuan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi pembelajaran dapat dinikmati secara merata, tanpa membedakan status maupun jenis lembaga pendidikan.
“Kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah dalam diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, ketimpangan dalam sektor pendidikan masih terlihat dalam sejumlah aspek. Mulai dari perbedaan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta, kesenjangan akses pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan, hingga perbedaan dukungan fasilitas antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
Ia menilai, kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan yang lebih proporsional. Setiap peserta didik, baik yang menempuh pendidikan di sekolah umum maupun madrasah, semestinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses sarana pembelajaran berkualitas.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Hetifah adalah distribusi papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) yang belum menjangkau madrasah secara memadai. Padahal, perangkat teknologi tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan digital.
Hetifah membandingkan kondisi tersebut dengan sekolah umum, baik negeri maupun swasta, yang saat ini mulai mendapatkan fasilitas papan interaktif digital. Sementara itu, madrasah dinilai belum memperoleh dukungan serupa secara merata.
“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkap Hetifah.
Menurutnya, transformasi digital pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pengadaan perangkat teknologi di sekolah umum. Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan keagamaan agar madrasah memiliki kemampuan yang setara dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi.
Ia menegaskan, pemerataan fasilitas digital merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Jangan sampai perbedaan jenis lembaga pendidikan justru menyebabkan peserta didik memperoleh kualitas dan kesempatan belajar yang tidak seimbang.
Karena itu, Hetifah mendorong agar kebijakan transformasi digital pendidikan turut memprioritaskan madrasah. Dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan diharapkan dapat mengembangkan kompetensi, meningkatkan literasi digital, serta beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran di era teknologi.
