Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan

Lambatnya Ekonomi Daerah, Ahmad Irawan Soroti Strategi Kebijakan Ditjen Otda Kemendagri

Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan menegaskan bahwa ada kelemahan atau kekurangan terkait kebijakan pemekaran daerah yang selama ini ditempuh, terutama soal desentralisasi ekonomi negara. Dengan kata lain, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri belum maksimal dalam mendisain strategi dan kebijakan pemekaran daerah.  

“Seolah kita tidak mungkin bisa memekarkan daerah lagi hanya karena pertimbangan kemampuan fiskal. Karena fiskal kita kan Pendapatan Asli Daerah ditambah dana transfer daerah,” kata Irawan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, di Jakarta, Kamis (24/4/25).

Irawan menjelaskan bahwa pemerintah daerah rata-rata men?gunakan dana APBD untuk belanja pegawai dan operasional itu mencapai 50 persen, sehingga kondisi itu pula yang seringkali membuat daerah sulit bahkan terbebani. Bahkan beban belanja operasional yang terlalu tinggi ini membuat daerah induk saja sudah bangkrut. 

“Bayar pegawai aja nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bicara pemekaran daerah,” terangnya. 

Oleh karena itu, Irawan berpandangan bicara otonomi daerah, tidak sekedar sampai soal rekomendasi apakah moratorium pemekaran daerah dicabut atau tidak. Atau sebaliknya, pemekaran dilakukan kembali atau dihentikan. 

“Komisi II juga sering memiliki pandangan, bahwa pemekaran daerah ini tetap penting. Tetapi harus dibarengi dengan desentralisasi ekonomi tadi itu,” ungkapnya.

Irawan juga mengatakan, China sukses membangun daerah otonom melalui kebijakan pemekaran daerah. Padahal berbicara soal easy doing business atau kemudahan berusaha, China dan Indonesia sama secara global. Pada 2018, indeks kemudahan berusaha China berada di peringkat 82, Indonesia justru di urutan 73. 

“Jadi China membangun konsep desentralisasi itu diiringi dengan desentralisasi ekonomi tadi itu. Pemerintah pusat tetap mengontrol politik, sementara pemerintah lokal, menjalankan bisnis dan ekonominya. Nah, kita belum sampai ke sana,” jelasnya.

Makanya, Irawan tidak heran bahwa China mampu membangun dan menggerakkan investasi itu bahkan bisa sampai dengan 20 juta perusahaan swasta di daerahnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan Indonesia yang lebih banyak mengandalkan APBN-APBD. 

“Kalau kita kan di pusat-pusat (perputaran ekonominya). Pengusaha lokal kita banyak menunggu dana transfer. Jadi kontraktor, macam-macam. Kenapa? Karena semua bisnis, investor, karena Pemerintah pusat mengurus hubungan luar negeri itu diatur semua oleh Pemerintah pusat, dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sebelumnya badan jadi kementerian. Padahal harusnya di daerah,” bebernya.

Oleh karena itu, Irawan meminta Dirjen Otoda Kemendagri fokus pada upaya mendorong ekonomi di daerah. Apalagi tugas Kemendagri untuk urusan politik di daerah sudah tuntas. Ini bisa dilihat dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak, mulai dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif hingga Pemilu Kepala Daerah. 

“Sebagai Dirjen Otonomi Daerah, Bapak dari awal Otonomi Daerah sampai sekarang, masih bicara kemampuan fiskal daerah. Makanya saya selalu berusaha mendorong bagaimana kita bicara mengenai BUMD kita bisa lebih bagus. Sebenarnya ini (otonomi daerah di China) bisa menjadi contoh Pak. Sehingga, ke depan otonomi daerah kita ini, strategi penataan daerah kita, itu sudah berbicara urbanisasi, inovasi. Jadi kita bergerak maju gitu loh,” jelasnya.

Makanya, dia meminta dalam desain kebijakan otonomi daerah di Kemendagri, pemekaran daerah itu tidak dipandang sebagai kebijakan terakhir dalam mendorong ekonomi negara. Kemendagri harus menyadari bahwa setiap aerah memiliki faktor dan variabel yang berbeda-beda. Sehingga jika ada memang yang prioritas dan urgen untuk dilakukan pemekaran, itu bisa dilakukan. 

“Misalnya yang sebelumnya DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua dianggap urgen, ya dilakukan. Jadi moratorium itu tidak hanya bersifat selektif dan ketat, tapi juga tahu mana yang prioritas untuk kita lakukan penataan daerah,” pungkasnya.