Alfons Manibui : Hilirisasi Sebagai Terobosan Penting Memperkuat Ketahanan Energi Nasional

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI XII
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui saat mengikuti RDP Komisi XII di Komplek Parlemen, Senayan (5/5)

Alfons Manibui : Hilirisasi Sebagai Terobosan Penting Memperkuat Ketahanan Energi Nasional

Jakarta - Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirut PT. Bukit Asam Tbk, Dirut PT. Kaltim Prima Coal, dan Dirut PT. Arutmin Indonesia, dalam rangka pembahasan mengenai perkembangan hilirisasi batubara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi XII, Komplek Parlemen, Senayan, senin, (5/5/25).

Komisi XII DPR RI dalam rapat tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendorong percepatan hilirisasi batu bara melalui pembangunan industri Dimethyl Ether (DME). Dimana, Produk ini dirancang sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menekan subsidi energi yang selama ini membebani APBN.

Dalam RDP itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui menyebut langkah hilirisasi ini sebagai terobosan penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia meyakini kebijakan ini dapat menjadi solusi pemenuhan energi masa depan.

"Terima kasih Pak Dirut, paparannya sangat informatif. Kami, Fraksi Golkar, mendukung penuh kebijakan hilirisasi Kementerian ESDM karena memang hilirisasi ini masa depan kita," kata Alfons dalam rapat tersebut.

Alfons optimistis apabila proyek DME ini berjalan lancar, manfaatnya akan signifikan, khususnya dalam mengurangi impor dan subsidi energi. Ia juga mengapresiasi peran aktif Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus mendorong percepatan proyek ini.

“Ini (hilirisasai) memang kalau berhasil kedapan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita terutama dalam konteks untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, juga dimaksudkan untuk mengurangi besaran subsidi pemerintah, terutama dalam konteks ketahanan energi.” jelas Alfons.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya peran DPR untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut dari sisi APBN, baik dari sisi penerimaan, pendapatan, maupun belanja negara agar target pengurangan impor dan subsidi benar-benar tercapai.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya. Ia menilai pengembangan energi masa depan harus mengedepankan skema Business to Business (B2B) agar BUMN energi tidak terus bergantung pada subsidi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam, Arsal Ismail, memastikan kesiapan perusahaannya dalam mendukung program hilirisasi batu bara menjadi DME. Ia mengungkapkan, proyek ini telah disiapkan sejak 2021, dengan target harga awal sebesar USD 617 per ton sesuai arahan pemerintah.

Akan tetapi karena kendala mitra air product yang mundur dan hasil studi konsultan yang menunjukkan harga keekonomian sebesar USD 854 per ton, proyek ini belum sepenuhnya berjalan.

Arsal menjelaskan bahwa biaya terbesar justru terletak pada proses hilirisasi dan downstream, di mana kontribusi harga batu bara hanya sekitar 15-16 persen dari total biaya produksi DME.

Oleh sebab itu, pihaknya kini tengah berdiskusi dengan pemerintah dan mencari investor baru yang memiliki teknologi lebih efisien agar proyek dapat berlanjut dan harga DME lebih kompetitif.