

Ranny Arafiq: Kebijakan Pemerintah Melalui Menteri ESDM RI Bahlil di Raja Ampat Wujud Keberpihakan pada Rakyat
Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyatakan dukungan penuh terhadap Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas langkah-langkah strategis yang diambil dalam menangani persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam pernyataannya, Ranny menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ia juga menyatakan apresiasi atas keberanian dan ketegasan pemerintah khususnya Menteri ESDM bapak Bahlil Lahadalia dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah lingkungan hidup.
"Kami di Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum kami, yang juga Menteri ESDM, atas kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan. Tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal masa depan generasi dan kelangsungan ekosistem yang luar biasa penting," ujar Ranny.
Ranny menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam persoalan ini mencerminkan sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku industri.
"Kebijakan ini bukan semata-mata melarang atau membatasi, tapi menata agar sumber daya alam kita bisa dikelola dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Ini bentuk keberpihakan pada rakyat Papua, sekaligus menjaga martabat bangsa dalam tata kelola pertambangan," lanjutnya.
Sebagai anggota legislatif, Ranny juga berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan pro-rakyat yang dikeluarkan pemerintah, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, agar tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan politik yang kuat dari Fraksi Golkar, diharapkan setiap langkah yang diambil oleh Menteri ESDM mendapat legitimasi kuat demi kepentingan nasional jangka panjang.