Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra
Dukung Paparan Menteri ESDM, Cek Endra: RAPBN 2026 Sektor ESDM Realistis, Jaga Stabilitas Energi dan Percepat Transisi
Jakarta, 28 Agustus 2025 — Merespons agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai asumsi dasar RAPBN 2026, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang telah dipaparkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, patokan ICP USD70 per barel serta target lifting migas 1,59 juta BOEPD menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pasokan energi, keberlanjutan fiskal, dan percepatan transisi energi nasional.
“Asumsi dasar ini sudah tepat. Pemerintah berhati-hati dalam merespons dinamika pasar minyak global, namun tetap menyiapkan ruang bagi agenda transisi energi nasional agar berjalan lebih cepat,” ujar Cek Endra.
Subsidi sebagai Instrumen Proteksi Sosial
Cek Endra menilai keberlanjutan subsidi energi menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat kecil. Kebijakan subsidi Solar Rp1.000/liter, minyak tanah, serta transformasi subsidi LPG 3 Kg berbasis data penerima manfaat (DTSEN) dipandang sebagai langkah reformasi.
“Transformasi subsidi LPG berbasis data adalah bentuk keadilan energi. APBN akan lebih efisien, sementara perlindungan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Penguatan Infrastruktur Energi dan EBT
Pagu anggaran ESDM 2026 sebesar Rp21,67 triliun diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain: pipa gas Cisem–Dusem, tambahan jargas rumah tangga, PLTS, PLTMH, dan program listrik desa (Lisdes).
“Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ketahanan energi dan pengembangan energi terbarukan. Infrastruktur ini bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal arah transisi energi yang lebih terukur,” tambahnya.
Program Listrik Desa Sejalan dengan Arah Presiden Prabowo
Cek Endra juga menyoroti program listrik desa (Lisdes) yang menjadi bagian penting dari RAPBN 2026. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pada tahun 2029 seluruh desa di Indonesia sudah 100% teraliri listrik.
“Dengan dukungan anggaran Rp5 triliun untuk Lisdes di 2026, kita berharap percepatan elektrifikasi desa bisa menjangkau ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah 3T. Ini adalah wujud nyata pemerataan dan keadilan energi,” jelasnya.
Komitmen DPR
Cek Endra menegaskan, DPR akan terus mengawal agar kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan transparan.
“Komisi XII mendukung penuh kebijakan ESDM dalam RAPBN 2026, dengan catatan pengawasan dan implementasi di lapangan harus benar-benar disiplin,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jambi itu.
