Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda (tengah).
Suara mentawai didengar, Zigo Rolanda Pastikan Program APBN 2026 Menyentuh Pesisir
FraksiGolkar - Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), telah merancang serangkaian program infrastruktur strategis di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tahun anggaran 2026.
Dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, pekerjaan ini mencakup pembangunan pengamanan pantai, preservasi jalan dan jembatan, serta revitalisasi pelabuhan utama di wilayah tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, S.E., M.M., menegaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara aspirasi daerah dan dukungan pemerintah pusat melalui mekanisme APBN.
"Sebagai daerah kepulauan, Mentawai menghadapi tantangan unik dalam hal aksesibilitas dan perlindungan wilayah pesisir.
Oleh karena itu, kami memastikan agar perhatian pembangunan tetap seimbang dengan wilayah daratan lainnya di Sumatera Barat," ungkap Zigo.
Tiga pekerjaan Tahun 2026 tersebut adalah :
1. Pembangunan Pengamanan Pantai.
Dengan anggaran sekitar Rp14 miliar, pekerjaan ini bertujuan untuk memperkuat kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang tinggi yang sering melanda Mentawai.
2. Preservasi Jalan dan Jembatan
Pekerjaan ini mencakup ruas Tuapejat - Rokot - Sioban - Kaitet dengan nilai Rp31 miliar. Diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat di empat kawasan utama tersebut.
3. Revitalisasi Pelabuhan Tuapejat dan Sioban.
Sebagai simpul transportasi laut yang vital bagi aktivitas logistik dan ekonomi masyarakat kepulauan, revitalisasi ini mencakup perbaikan dermaga, fasilitas sandar kapal, serta infrastruktur penunjang pelayaran rakyat.
Menurut Zigo Rolanda, pembangunan infrastruktur di Mentawai tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.
"Kami di Komisi V terus mendorong agar setiap program APBN yang masuk ke Mentawai benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," tegasnya.
Zigo juga menambahkan bahwa keberlanjutan program ini menjadi fokus pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan pihak kementerian teknis.
"Kami berharap pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Mentawai butuh percepatan pembangunan agar mampu berkembang sejajar dengan wilayah lainnya di Sumatera Barat," ujarnya menutup.
Ketiga kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional di wilayah kepulauan, sekaligus memperkuat dukungan infrastruktur dasar yang menjadi penggerak ekonomi dan transportasi masyarakat Mentawai.
Dengan adanya pekerjaan ini, diharapkan Mentawai dapat lebih maju dan sejahtera, serta mampu bersaing dengan daerah lain di Sumatera Barat.
