Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati saay memimpin RDP bersama Badan Keahlia DPR RI, (15/1), Foto: TVR Parlemen
Bahas Naskah Akademik RUU Haper dan RUU Perampasan Aset, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tekankan Transparansi dan Keterbukaan Publik
Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian DPR RI terkait dengan laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Hukum Acara Perdata (HAPER) dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Adapun agenda RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (15/1/26).
RDP tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Melalui agenda ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademisi.
“Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel, transparan dan berbasis kajian akademik,” kata Sari Yuliati saat membuka RDP.
Sari Yuliati menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI memandang perlu memperoleh penjelasan langsung dari Badan Keahlian DPR RI mengenai proses penyusunan naskah akademik serta substansi dua RUU yang tengah dibahas, mengingat kompleksitas dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional.
“Komisi III DPR RI memandang perlu untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai proses penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, serta RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper),” jelasnya.
Sebagai komitmen DPR RI memastikan transparansi sekaligus upaya membangun kepercayaan publik dalam proses pembentukan undang-undang, seluruh proses jalannya rapat dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi III telah memulai pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana secara serius, simultan dan terkoordinasi,” ungkapnya.
Sari Yuliati juga menekankan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memiliki keterkaitan substansial dengan rezim penegakan hukum pidana di Indonesia.
Oleh karena itu, Sari menilai penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan komprehensif agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
“Mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana dengan rezim penegakan hukum pidana,” tutup Sari Yuliati.
Melalui RDP ini, Komisi III DPR berharap regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki landasan akademik yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat.
