Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia

Temui Presiden Prabowo di Istana, Menteri ESDM Laporkan Stok BBM, LPG, serta Izin Tambang

Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pasokan energi nasional dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/26). Dalam keterangannya, Bahlil memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional masih aman dan berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

"Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insya Allah nggak ada masalah," kata Bahlil kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/26).

Selain membahas ketahanan energi, Bahlil juga menyampaikan perkembangan evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menertibkan izin tambang yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan," jelasnya.

Menurut Bahlil, instruksi evaluasi tersebut telah diberikan Presiden sejak beberapa waktu lalu dan kini prosesnya terus berjalan.

"Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," sambung Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta Kementerian ESDM meninjau ulang seluruh IUP yang berada di kawasan hutan lindung. Kepala Negara menilai terdapat banyak izin tambang yang tidak memiliki kejelasan operasional maupun administrasi.

"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," jelas Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/4/26).

"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," sambungnya.

Prabowo menegaskan langkah pencabutan izin dilakukan demi melindungi kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang dinilai merugikan negara.

"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tutur dia.

"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga kepentingan kelimpok nomor berapa Pak? Evaluasi segera," imbuh Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden juga meminta laporan percepatan evaluasi IUP disampaikan dalam waktu singkat.

"Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.

"Dua minggu saya laporan," jawab Bahlil.

"Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu," ujar Prabowo.

"Siap," ucap Bahlil.