Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin
Nurul Arifin: Penguatan Koordinasi Kunci Hadapi Ancaman Siber Berbasis AI
Jakarta, 15 Juni 2026 – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dinilai membawa tantangan baru bagi sistem keamanan siber nasional. Isu tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/26).
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi dinamika ancaman digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
Menurut Nurul, kemampuan AI dalam konteks ancaman siber memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan serangan siber konvensional. Teknologi tersebut dinilai mampu beradaptasi secara mandiri, mengidentifikasi celah keamanan, hingga merancang upaya intrusi secara berkelanjutan tanpa memerlukan kendali langsung dari manusia.
Ia menjelaskan bahwa kemajuan AI memang membuka peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan transformasi digital. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan yang berdampak pada berbagai aspek strategis, mulai dari keamanan nasional, demokrasi, perlindungan data pribadi, hingga kehidupan sosial masyarakat.
"Teknologi tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi atau keuntungan ekonomi. Perkembangan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan," kata Nurul.
Lebih lanjut, Nurul menilai perkembangan AI telah menciptakan kompleksitas baru dalam lanskap ancaman siber. Berbagai ancaman digital kini menjadi semakin sulit ditangani apabila hanya mengandalkan pendekatan keamanan konvensional.
Sejumlah perusahaan keamanan siber global, kata dia, bahkan telah melaporkan kemunculan perangkat berbasis AI yang mampu mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak dengan kecepatan dan skala yang jauh lebih besar dibandingkan metode serangan sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius bagi BSSN dalam memperkuat ketahanan dan sistem keamanan siber nasional. Menurut Nurul, peningkatan kapasitas teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi berbagai risiko yang muncul dari pemanfaatan teknologi AI sekaligus memaksimalkan manfaatnya bagi pembangunan nasional.
"AI adalah pelayan, manusia adalah tuannya. Jangan biarkan peran ini bertukar tempat," pungkasnya.
