Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI dalam upaya mengevaluasi SPMB di Universitas Mulawarman, Samarinda, (25/6). Foto: dpr.go.id
Hetifah Sjaifudian: Evaluasi SPMB Jadi Momentum Perkuat Sistem Seleksi yang Adil dan Transparan
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola seleksi masuk perguruan tinggi. Menurutnya, berbagai praktik baik yang diterapkan di daerah perlu dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan nasional, sementara sejumlah kekurangan harus segera dibenahi agar pelaksanaan SPMB semakin berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Hetifah saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan SPMB di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/6/26).
Ia mengatakan, berbagai masukan yang diperoleh dari perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan akan menjadi bahan penting dalam menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan.
"Banyak masukan yang sangat berharga agar ke depan terjadi perbaikan, tercipta keadilan, serta tidak ada lagi kecurangan dalam proses seleksi," kata Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi X DPR RI adalah pengaturan kuota penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap memberikan ruang bagi perguruan tinggi swasta untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas, sekaligus memastikan akses pendidikan tinggi terbuka bagi masyarakat di seluruh wilayah.
Selain itu, Hetifah menilai mekanisme seleksi juga harus mampu mengakomodasi calon mahasiswa dari daerah-daerah terpencil agar memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
"Di Kalimantan Timur dipastikan bahwa kuota yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri tidak mengganggu kesempatan perguruan tinggi swasta memperoleh mahasiswa berkualitas. Selain itu, ada mekanisme agar mahasiswa dari daerah-daerah pedalaman dan seluruh kabupaten/kota dapat terakomodasi," jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam proses seleksi. Menurutnya, mekanisme pengawasan yang baik akan meminimalkan potensi kecurangan dan memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan serta ketentuan yang berlaku.
Ia berharap pengalaman positif yang diterapkan di Kalimantan Timur dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan SPMB di tingkat nasional, sementara berbagai kendala yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.
"Mudah-mudahan pengalaman baik dari Kalimantan Timur dapat diadopsi menjadi kebijakan ke depan, sementara hal-hal yang masih kurang dapat diperbaiki sehingga sistem penerimaan mahasiswa baru menjadi semakin baik," ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta turut menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat sistem seleksi mahasiswa baru. Berbagai usulan yang disampaikan diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem SPMB yang semakin transparan, berkeadilan, serta mampu memberikan akses yang setara bagi seluruh calon mahasiswa, termasuk mereka yang berasal dari wilayah terpencil.
