Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak
Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Hadapi Karhutla di Kalimantan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak meminta pemerintah memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mengantisipasi serta menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di sejumlah wilayah Kalimantan.
Hanan menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu membangun koordinasi terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga perusahaan yang memiliki sarana pemadaman.
"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla", ujar Hanan A Razak dalam keterangannya, Kamis (20/8/26).
Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, langkah penanganan harus disiapkan sejak tahap pencegahan hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki pembagian peran yang jelas agar respons terhadap karhutla dapat dilakukan secara cepat.
Ia juga menyoroti potensi dampak El Nino yang dapat memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat sistem pemantauan serta kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran," ucap dia.
Hanan juga meminta Kementerian Kehutanan segera mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengerahkan personel untuk mencegah meluasnya kebakaran.
"Kami meminta meminta agar kementerian Kehutanan segara turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor, dan menerjunkan personel guna mencegah kebakaran hutan yang lebih luas, " tutur Hanan.
Hotspot Kalimantan Capai 1.487 Titik
Dorongan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sebaran titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan selama periode musim kemarau. Berdasarkan pemantauan terbaru, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot paling tinggi.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan, berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8), tercatat sebanyak 1.487 hotspot tersebar di seluruh wilayah Kalimantan.
"Jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik," kata Berton dalam keterangannya, Kamis (20/8/26).
Hanan menilai tingginya jumlah titik panas tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menekankan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha penting untuk mempercepat penanganan di lapangan. Dengan koordinasi yang kuat dan respons sejak dini, risiko meluasnya karhutla serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan diharapkan dapat ditekan.
