Wakil Ketua Kokisi IX DPR RI, Yahya Zaini
Yahya Zaini Minta Pemerintah Antisipasi Krisis Kesehatan Akibat Kekeringan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan yang semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, kemarau panjang yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih berpotensi berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat.
“Berkurangnya akses air bersih dapat berkembang menjadi masalah kesehatan sebelum terlihat sebagai kejadian luar biasa,” kata Yahya Zaini pada Jumat (18/9/26).
Ia menjelaskan, keterbatasan air tidak hanya berdampak pada kebutuhan konsumsi, tetapi juga dapat mengganggu berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, mulai dari kebersihan hingga sanitasi dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.
“Ketika air terbatas, kebutuhan minum, kebersihan rumah tangga, sanitasi, pengolahan makanan, dan perawatan kelompok rentan akan terganggu secara bersamaan,” imbuh Yahya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan kekeringan meteorologis. Sejumlah daerah tercatat masuk dalam status awas, antara lain Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Kalimantan Barat.
Yahya menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekeringan tidak hanya menyasar wilayah pedesaan dan sentra pertanian. Sejumlah kawasan perkotaan juga menghadapi persoalan serupa, sementara wilayah yang mengalami krisis air bersih terus meluas, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Maluku.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, persoalan kesehatan akibat kekeringan juga dapat muncul dari penggunaan sumber air alternatif yang kualitasnya tidak terjamin serta pola penyimpanan air yang kurang aman.
“Tetapi juga dari penggunaan sumur yang kualitasnya menurun, sumber air alternatif yang tidak teruji, serta penyimpanan air terlalu lama dalam wadah yang tidak aman,” jelas politisi Golkar itu.
Kondisi tersebut, lanjut Yahya, dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, seperti dehidrasi, diare, penyakit kulit, gangguan ginjal, hingga penyakit yang berkaitan dengan lingkungan dan sanitasi.
“Jangan menunggu puskesmas mencatat lonjakan penyakit untuk menyatakan bahwa kekeringan telah berdampak pada kesehatan. Pencegahan harus dimulai ketika akses terhadap air aman mulai berkurang,” tegas Yahya.
Karena itu, Yahya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pemerintah daerah memperkuat pemantauan kondisi kesehatan berdasarkan wilayah yang terdampak kekeringan. Sistem pengawasan tersebut perlu mampu memetakan wilayah yang mengalami keterbatasan air sekaligus kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Puskesmas harus mengetahui desa mana yang mengalami keterbatasan air, kelompok berisiko yang tinggal di dalamnya, serta perubahan kasus penyakit yang berkaitan dengan kualitas air dan sanitasi,” ungkap Yahya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakat benar-benar aman hingga digunakan dan dikonsumsi. Menurutnya, pemeriksaan kualitas air tidak cukup hanya dilakukan pada sumber maupun kendaraan pengangkut, tetapi juga harus mencakup tempat penyimpanan dan lokasi distribusi.
“Apabila ditemukan sumber air warga yang tidak layak, pemerintah harus menyediakan pasokan pengganti serta menyampaikan larangan penggunaannya secara jelas,” kata Yahya.
Selain itu, fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan juga perlu mendapat perhatian khusus selama krisis air berlangsung.
“Jika diperlukan, fasilitas kesehatan (faskes), sekolah, posyandu, dan tempat pengungsian sementara harus memperoleh perlindungan pasokan tersendiri agar pelayanan tidak dikurangi,” ujar Yahya.
Yahya turut mendorong pemerintah menyediakan wadah penyimpanan air yang memenuhi standar keamanan bagi keluarga yang belum memilikinya. Langkah tersebut dinilai penting agar air bantuan tetap terjaga kualitasnya setelah tiba di permukiman warga.
“Pemerintah harus menetapkan indikator kesehatan sebagai bagian dari keputusan memperbesar respons kekeringan,” tambah Yahya.
Pimpinan Komisi Kesehatan DPR tersebut juga menekankan perlunya penguatan intervensi kesehatan apabila mulai ditemukan peningkatan kasus diare, dehidrasi, penyakit kulit, maupun gangguan sanitasi. Menurutnya, persoalan tersebut harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dampak kekeringan.
“Intervensi kesehatan sangat diperlukan, termasuk penguatan infrastruktur faskes dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah yang masuk dalam status awas kekeringan dan yang sudah mengalami krisis air bersih,” kata Yahya.
Di sisi lain, Yahya meminta pemerintah memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas dalam penanganan kekeringan. Menurutnya, akses terhadap air yang aman merupakan bagian mendasar dari upaya pencegahan penyakit.
“Air aman merupakan tindakan pencegahan kesehatan yang paling mendasar. Pemerintah harus memastikan tidak ada warga yang jatuh sakit karena terpaksa menggunakan air yang tidak layak,” ujar Yahya.
“Pemerintah harus mengantisipasi agar masalah kekeringan tidak menimbulkan krisis kesehatan di tengah masyarakat,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.
