Anggota Komisi I DPR RI Bambang Heri Purnama saat melakukan kunjungan kerja masa reses ke Kabupaten Tabalong, (27/10). Foto: kontrasx.com
Bambang Heri Purnama Serap Aspirasi Warga Tabalong, Soroti Blank Spot hingga Infrastruktur
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Heri Purnama, melakukan kunjungan kerja masa reses ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (27/10/26). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Saraba Kawa, Kecamatan Tanjung, tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Pertemuan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menghadiri agenda tersebut.
Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah, Bambang mengungkapkan bahwa persoalan keterbatasan jaringan telekomunikasi atau wilayah blank spot menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan oleh para kepala desa.
Ia meminta pemerintah desa menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Setelah persyaratan tersebut disiapkan, ia berkomitmen mengawal aspirasi itu agar dapat ditindaklanjuti.
“Kepala desa tadi banyak menyampaikan tentang blank spot, nanti siapkan lahannya ajukan ke saya. Nanti akan saya kawal” ucapnya.
Selain persoalan jaringan komunikasi, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain, mulai dari ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bambang menyatakan kesiapannya untuk menjembatani aspirasi masyarakat meskipun sejumlah persoalan berada di luar lingkup kerja Komisi I DPR RI.
“Hal-hal yang diluar komisi 1, saya juga akan siap mengkomunikasikan ke komisi lain” tuturnya.
Apresiasi Program Pelayanan Masyarakat Tabalong
Dalam kesempatan itu, Bambang turut memberikan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah Kabupaten Tabalong yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu program yang disorot adalah pelayanan kesehatan melalui BPJS bagi warga yang memiliki KTP Tabalong. Menurutnya, program tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Banyak program-program yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang luar biasa seperti BPJS. Apabila warga mempunyai KTP Tabalong dan tidak (kartu) BPJS itu akan dilayani” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi program bedah rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan belum memiliki tempat tinggal yang layak. Bambang menjelaskan, warga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya diproses oleh Dinas Sosial.
“Terus program bedah rumah, bila warga Tabalong yang tidak punya rumah dan hidup dibawah garis kemiskinan itu usul ke desa dan akan dibawa ke Dinsos kemudian Insyaallah Bupati akan melakukan bedah rumah” timpal Bambang.
Pemkab Tabalong Harapkan Dukungan Penguatan Digitalisasi Desa
Sementara itu, Bupati Tabalong H. Muhammad Noor Rifani menyampaikan harapannya agar Bambang Heri Purnama dapat membantu memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah, baik melalui Komisi I DPR RI maupun dengan berkoordinasi bersama komisi lainnya.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan program Tabalong Smart, termasuk program satu desa satu Wi-Fi yang ditujukan untuk memperluas akses internet hingga ke wilayah perdesaan.
Menurut Bupati, meskipun program satu desa satu Wi-Fi telah berjalan, masih terdapat sejumlah titik yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu diselesaikan agar konektivitas digital dapat dinikmati secara merata.
“Walaupun ada program 1 desa 1 wifi tapi masih ada titik-titik blank spot, jadi kami minta bantu sehingga harapan kita di Tabalong nanti semua terhubung dan tidak ada lagi terganggu telekomunikasinya” katanya.
Melalui kunjungan kerja masa reses tersebut, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat Tabalong dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPR RI dan pemerintah daerah. Perluasan jaringan telekomunikasi, peningkatan infrastruktur dasar, serta penguatan pelayanan publik menjadi sejumlah hal yang diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
