Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, (23/10). Foto: antara
Menko Bahlil Tindak Lanjuti Arahan Prabowo, Lima Konsesi Tambang Bakal Dievaluasi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa lima wilayah konsesi pertambangan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.
“Itu ada di NTB, kemudian ada juga di Papua dan beberapa daerah lagi,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat. (23/10/26).
Bahlil menjelaskan, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepadanya untuk melakukan evaluasi terhadap kelima wilayah konsesi tersebut. Adapun komoditas mineral yang terkandung di dalamnya meliputi tembaga dan emas.
“(Komoditasnya) tembaga sama emas,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan mengenai lima wilayah konsesi pertambangan yang memiliki perkiraan nilai cadangan mineral terbukti (*proven reserves*) mencapai Rp5.400 triliun atau setara dengan 300 miliar dolar AS.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kementerian dan lembaga agar lebih cermat dalam memberikan izin konsesi maupun izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan.
"Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari) lima konsesi," kata Presiden Prabowo.
Temuan tersebut, menurut Prabowo, menunjukkan besarnya potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengelolaan sumber daya mineral dilakukan secara tepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh negara dan masyarakat.
Prabowo juga menekankan pentingnya selektivitas dalam pemberian konsesi pertambangan. Pemerintah harus memastikan perusahaan penerima izin memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.
