Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra
Perkuat Pencegahan Karhutla, Cek Endra Minta KLH Perketat Pengawasan 400 Perusahaan di Lahan Gambut
JAKARTA, 10 November 2026 — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperketat pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi yang dilibatkan dalam pembenahan tata kelola air gambut. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Cek Endra mendukung langkah KLH/BPLH yang mendorong perusahaan membenahi pengelolaan tata air gambut. Namun, menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemberian arahan dan pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah harus memastikan perusahaan menjaga kondisi hidrologis gambut, memelihara infrastruktur pengendalian kebakaran, serta melakukan pemantauan secara berkala.
"Kami mendukung langkah KLH dalam membenahi tata kelola gambut. Tetapi yang terpenting adalah memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Pengawasan harus berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif," ujar Cek Endra.
Legislator asal daerah pemilihan Jambi itu menyoroti data KLH/BPLH yang mencatat pembangunan 34.989 unit sekat kanal pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan. Sementara itu, sekitar 17.394 unit sekat kanal tambahan masih dibutuhkan. Menurutnya, data tersebut menunjukkan perlunya percepatan pemenuhan infrastruktur sekaligus evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan tata air gambut.
"Pembangunan sekat kanal harus dipastikan benar-benar berfungsi menjaga kondisi gambut agar tidak mudah terbakar. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan. Dampak karhutla bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi," tegasnya.
Cek Endra menekankan bahwa perusahaan pemegang konsesi memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan di wilayah kegiatan usahanya. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan berbasis risiko dengan memprioritaskan kawasan rawan kebakaran, termasuk memastikan kondisi tata air gambut, kesiapan sarana pencegahan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan. Hal ini penting mengingat dampak karhutla dapat meluas hingga mengganggu kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat akibat kabut asap dan kebakaran berulang.
Ia juga mendorong KLH/BPLH menyampaikan perkembangan kepatuhan perusahaan secara berkala, termasuk hasil pemeriksaan lapangan, efektivitas infrastruktur pencegahan karhutla, dan tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting agar pengawasan dapat dilakukan secara terukur dan publik mengetahui perkembangan pembenahan tata kelola gambut.
Cek Endra menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dan efektivitas pencegahan karhutla. Ia meminta KLH/BPLH mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan seiring dengan tanggung jawab perlindungan lingkungan.
