Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, (6/11). Foto : dpr.go.id
Penyaluran KUR Sumsel Masih Rendah, Lamhot Sinaga Minta Pemerintah Daerah Bergerak
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang disampaikannya, realisasi penyaluran KUR di daerah tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau setara 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.
Lamhot menilai capaian tersebut belum sebanding dengan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Sumatera Selatan. Provinsi ini memiliki berbagai sektor unggulan, mulai dari minyak dan gas bumi, pertambangan, industri, pertanian, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semestinya dapat berkembang dengan dukungan akses pembiayaan yang memadai.
“Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional,” kata Lamhot dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/26).
Menurutnya, rendahnya realisasi KUR perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga perbankan penyalur. Sebab, program tersebut merupakan instrumen penting pemerintah untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
Ia mengingatkan, kekayaan sumber daya alam serta keberagaman sektor ekonomi Sumatera Selatan belum tentu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat apabila tidak didukung kemudahan akses modal dan program pemberdayaan usaha yang efektif.
Karena itu, Lamhot mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan KUR. Sejumlah aspek yang perlu ditelaah antara lain kemudahan prosedur pengajuan pembiayaan, kesiapan pelaku UMKM, efektivitas sosialisasi program, serta koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan instansi terkait.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program KUR tidak semestinya hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil disalurkan. Lebih dari itu, pembiayaan harus mampu mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat keberlangsungan usaha, dan meningkatkan skala bisnis masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah nyata agar pelaku UMKM yang memiliki prospek usaha dapat memperoleh pembiayaan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif memetakan potensi usaha di berbagai sektor yang dapat dikembangkan melalui dukungan fasilitas KUR.
Lamhot menegaskan, Komisi VII DPR RI memiliki kepentingan untuk memastikan program-program pemerintah pusat dapat terlaksana secara efektif hingga ke daerah. Hal ini terutama menyangkut kebijakan di bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, serta ekonomi kreatif.
Ia berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan rendahnya penyaluran KUR tersebut. Penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan perbankan dinilai penting agar berbagai program pembiayaan pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Lamhot, potensi ekonomi Sumatera Selatan harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat, dukungan nyata terhadap pelaku usaha, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program-program pemerintah pusat.
Komisi VII DPR RI juga berharap agenda pertemuan yang sebelumnya tertunda dapat kembali dijadwalkan. Dengan demikian, berbagai persoalan strategis yang dihadapi Sumatera Selatan dapat dibicarakan secara langsung dan menghasilkan rekomendasi maupun langkah penyelesaian yang konkret.
