Ahmad Irawan Puji Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Aman dan Kondusif

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan saat mengikuti Raker Komisi II dengan Mendagri dan Penyelenggara Pemilu, (5/5), Foto : TVR Parlemen

Ahmad Irawan Puji Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Aman dan Kondusif

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan mengapresiasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang kali ini berlangsung cukup lancar, tertib dan aman. Meskipun, ditemukan ada pelanggaran di berbagai daerah, tapi tidak sampai berujung konflik di tengah-tengah masyarakat.

“Saya berpendapat dan sebenarnya mengapresiasi bahwa dalam ronde terakhir penyelenggaraan Pilkada kita situasinya aman dan tertib. Kita tidak mendengarkan atau membaca kekerasan yang masif atau yang sifatnya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Ahmad Irawan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/25).

Menurutnya, tidak mudah menghadirkan pemilu yang tertib dan aman di tengah masyarakat yang memiliki tingkat heterogen yang tinggi. Ditambah luas Indonesia yang sangat luas dengan beragam pilihan politik yang berbeda-beda.

Irawan juga mengungkapkan bahwa kondusifnya pelaksanaan pilkada ini bisa dicapai karena mekanisme penegakan hukum pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat Kepolisian berjalan dengan baik. Sebab tidak bisa dipungkiri, biasanya kekerasan di Pilkada itu tercipta atau timbul, kalau mekanisme penegakan hukum tidak berjalan.

“Memang hukum kita memang sesuai dengan teori sebagai sosial engineering. Itu yang saya apresiasi dari apa yang dikerjakan KPU-Bawaslu di tahap akhir ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Irawan memberikan catatan khusus terkait pelaksanaan Pilkada serentak untuk perbaikan ke depan. Salah satunya soal pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Contohnya di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sebab, ditemukan ada dua kecamatan yang suaranya tidak dihitung.

“Itu sesuatu yang juga harus menjadi otokritik kita kenapa sampai tidak dihitung? Semoga itu tidak terulang meski masalah pemilu kita sifatnya memang repetitif aja. Mulai dari pilkada langsung pertama, sampai sekarang masalah-masalahnya kan itu-itu aja,” ungkapnya