Ahmad Doli Kurnia Dukung Seruan Surya Paloh, Minta Revisi UU Pemilu Perkuat Sportivitas dan Integritas Penyelenggara

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI II
Ahmad Doli Kurnia Dukung Seruan Surya Paloh, Minta Revisi UU Pemilu Perkuat Sportivitas dan Integritas Penyelenggara Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Ahmad Doli Kurnia Dukung Seruan Surya Paloh, Minta Revisi UU Pemilu Perkuat Sportivitas dan Integritas Penyelenggara

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyambut positif pandangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai pentingnya penyelenggaraan Pemilu 2029 yang menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Doli, cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui penyempurnaan sistem pemilu serta penyusunan Undang-Undang (UU) Pemilu yang lebih komprehensif.

"Saya setuju bahwa UU Pemilu itu nanti harus bisa menjamin terjadinya peningkatan kualitas pada sistem Pemilu kita. Sudah saatnya kita serius menyusun UU Pemilu," kata Doli yang dikutip dari detik.com, Kamis (23/7/26).

Doli berpandangan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu harus mencakup berbagai aspek mendasar dalam sistem kepemiluan. Ia menilai penguatan sistem keterwakilan perlu menjadi perhatian, termasuk pengkajian terhadap sistem pemilu, ambang batas (threshold), besaran daerah pemilihan (district magnitude), hingga metode konversi suara menjadi kursi legislatif.

“Saya kira ini yang juga dimaksud oleh Pak Surya Paloh perlunya sistem yang mengedepankan sportivitas. Terkait soal ini, kita perlu memastikan adanya aturan yang lebih rinci, tegas, dan konsisten, terhadap menghilangkan praktik moral hazard pemilu, seperti political transactional, money politics, vote buying, dan sebagainya," lanjutnya.

Selain pembenahan regulasi, Doli juga menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Menurutnya, proses rekrutmen penyelenggara harus diperkuat agar menghasilkan lembaga yang diisi figur-figur berintegritas dan profesional.

"Masih dalam konteks ini, kita juga perlu merumuskan ulang soal format kelembagaan penyelenggara Pemilu kita, termasuk mekanisme rekrutmen dan pemilihan penyelenggara Pemilu yang lebih selektif agar KPU, Bawaslu, DKPP, atau apa pun namanya nanti diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, kapasitas keilmuan kepemiluan yang baik, komunikasi yang mumpuni, dan pengalaman yang cukup," lanjutnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI tersebut juga menekankan pentingnya membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat. Ia berharap masyarakat memandang pemilu sebagai tanggung jawab konstitusional untuk menentukan masa depan bangsa, tanpa diwarnai intimidasi, tekanan, ujaran kebencian, maupun praktik manipulatif.

"Idealnya Pemilu harus dapat melahirkan institusi penyelenggara Pemerintahan yang representatif, berkualitas, bersih, memenuhi ekspektasi dan senantiasa mendapat dukungan publik untuk memajukan bangsa bersama rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang masih berlangsung. Paloh menegaskan bahwa perbedaan model maupun sistem pemilu bukan menjadi persoalan utama selama seluruh proses kompetisi politik berjalan secara adil dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Nah, di sinilah saya selalu mengingatkan salah satu hal yang tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja, yaitu sportivitas peserta dan penyelenggara pemilu. Jadi, kita siap dengan pertarungan apa pun dalam kompetisi. Namun, apa artinya kompetisi tersebut apabila kita tidak menghargai nilai-nilai sportivitas yang seharusnya berjalan?" tutur Paloh.

Share: